Laporan : Gunawan.
BLORA – Kolaborasi Calon Perangkat Gagal (Capagra) Seleksi Perangkat Desa bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan MPC Pemuda Pancasila (PP) menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Blora, pada Selasa (2/8/2022).
Ratusan demonstran tersebut, berorasi menyampaikan aspirasinya dengan yel yel “Tangkap Dalangnya, Jangan Hanya Wayangnya Saja”, menuntut Aparatur Penegak Hukum (APH) profesional dalam menangani kasus Seleksi Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Blora.
“Langkah tepat, silaturahmi dan kolaborasi ini. Bersama sama kita bela masyarakat Blora yang disakiti oleh kebijakan – kebijakan pemerintah,” kata Ketua PKN Kabupaten Blora, Sukisman.
Ketua PKN menilai APH sangatlah lambat dalam menangani dan menegakkan hukum kasus perades Blora dari berbagai laporan – laporan yang diduga penuh syarat akan kecurangan.
“Tentunya publik sangat berharap, APH bisa bekerja lebih maksimal dan profesional. Ini kasus besar, tegakkan nilai – nilai Pancasila kasus Perades di Kabupaten Blora ini. Perangi Korupsi Tangkap Koruptor,” terang Ketua PKN Blora.
Sementara itu, Ketua PP Blora, Munaji menyampaikan jiwa hati kami untuk Pancasila. Oleh karenanya, ini moment penting dan sangat tepat, memperjuangkan orang orang yang tersakiti dampak kebijakan Pemkab.
Mbah Munaji (sapaan akrabnya), menerangkan aksi demo hari ini kedepan akan terus berlanjut bersama – sama melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada tanggal 9-10 Agustus 2022 mendatang.
“Kami ormas nasional. Siapapun yang terlibat kasus ini (perades) harus mendapatkan konsekuensi kepada hukum. Dan tentunya kepada APH bertindaklah netral tanpa tebang pilih,” tegas Mbah Munaji, Ketua PP Kabupaten Blora.
“Inilah cara kami menjaga dan menegakkan nilai – nilai Pancasila di Bumi tercinta, Kabupaten Blora,” imbuhnya.
Aksi demo tersebut, Juru Bicara (Jubir) PKN Kabupaten Blora, Seno Margo Utomo menyampaikan kami sempat diberikan penawaran uang senilai Rp. 1 Milyar, oleh seseorang yang di utus untuk menutup pergerakan pergerakan kami dalam mengusut tuntas kasus perades di Blora.
Ia juga menegaskan, menolak tawaran tersebut karena memang akan menambah jadwal panjang orang orang yang tersakiti di Kabupaten Blora dampak kebijakan.
“Dari awal, ini memang permainan uang. Jadi kalau bergabung resiko tersebut ada dua yakni ‘tidak dapat proyek’ atau ‘menerima uang,” tegas Seno Margo Utomo.
Bahkan, kata Seno, beberapa rekening ‘Gendut’ itu sudah banyak yang menerima baik di Kabupaten Rembang, Semarang, maupun di Kabupaten Blora saat berada di Resto didaerah Solo, Jawa Tengah.
Seno menambahkan diduga ada keterlibatan aliran dana hingga ke elit kekuasaan dalam kasus kecurangan seleksi Perades di Kabupaten Blora.
Dugaan aliran dana tersebut, terindikasi di salah satunya elite Parpol, Ketua Perindro Kabupaten Blora, Bambang Anto Wibowo (BAW) yang juga merupakan anggota dari tim setengah sebelas.
“Beliau (BAW) bukan sebagai koordinator resmi dan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dan bahkan beliaulah yang mengkondisikan,” ungkap Seno.
“Tangkap dalangnya, jangan wayangnya saja. Diduga kuat para penguasa elit terlibat aliran dana Perades,” tutupnya. (01).
Pemdes Jungsemi Syukuran Merdi Deso 
Melalui CSR Tiga Rumah Warga Terima RTLH 
BUKTIKAN SIKAPNYA, PP Blora Serahkan Surat Demo Perades Ke KPK 
Kirab Budaya Meriahkan Sedekah Bumi Desa Gagaan 
PP BLORA SIAP LAPORKAN Soal Perades Ke KPK 
Gus Tommy Ketua IPSI Kendal Secara Aklamasi